Minyak Goreng dan Liga Inggris

"Jangankan macam-macam urusan lain, ngurus minyak goreng saja enggak beres. Sudah ada subsidi Rp 325 miliar. Untuk mengantarkan uang itu kepada rakyat yang berhak saja, pemerintah ini belum menemukan bagaimana caranya," ujar Anggota Komisi VI DPR, Zulkifli Halim (Kompas 10/9/07 hal. 1).

Seruan di atas sepertinya memang tak masuk ke telinga pemerintah. Masalah minyak goreng plus naiknya sembako belum tertangani pemerintah malah menambah urusan. Dengan gagah demi membela “kepentingan rakyat” pemerintah mengadukan Astro ke KPPU. Urusannya? Sepakbola, Liga Inggris.

Pemerintah sekarang rupanya cukup “cerdas” dengan menyamakan Liga Inggris dengan Sembako, karena itu sepakbola sudah menjadi “hak publik” . Kalau logika pemerintah itu diikuti maka semua pertandingan bola di tanah air kita harusnya gratis karena publik punya hak untuk menonton bola. Nyatanya kan tidak begitu. Malah ketika pertandingan Piala Asia yang notabene menyangkut timnas Indonesia, harga tiketnya sangat mahal. Logika keblinger semacam ini sayangnya juga diamini oleh anggota Komisi Penyiaran Indonesia dan juga mantan anggota KPI.

Saya juga geram membaca pernyataan Freddy Tulung soal "commercial term dan non commercial term" (Baca Detik Sport-EPL segera kembali ke TV lokal). Si Freddy ini(pejabat DepKominfo dengan jabatan Sekretaris Ditjen SKDI) dengan seenak jidatnya mengartikan non commercial term sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Itu artinya kalau perundingan soal BPL dengan TV teresterial gagal Astro harus menjadi sinterklas membagikan BPL ke teresterial dengan harga semurah-murahnya kalau perlu jual rugi. Dia memang tak mengatakan persis seperti itu tapi saya bisa dan boleh menafsirkannya seperti yang saya tulis di atas.

Depkominfo juga mengeluarkan surat yang isinya memaksa Astro untuk segera memberikan "akses kepada publik" agar bisa menyaksikan BPL paling lambat 14 September. Sembari menunggu keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kalau Astro tak melaksanakan perintah itu siaran BPL harus dihentikan.

Ada beberapa catatan tentang surat ini; Pertama surat ini tak memakai dasar hukum apapun, kita bisa menafsirkannya sebagai perwujudan gaya pemerintahan yang fasis dan otoriter, persis Deppen selama Orde Baru. Jadi Depkominfo tak lebih dari Deppen yang berganti nama.

Catatan kedua adalah; Deppen, eh salah, DepKominfo sudah terkooptasi oleh kepentingan pesaing Astro yang gagal mendapatkan BPL. Apa urusannya pemerintah mengadukan Astro ke KPPU kalau bukan karena ditunggangi pesaing Astro? Lha wong Trans7 yang kalah bidding saja tak mengadu kok ini malah pemerintah yang kebakaran jenggot. Sikap ini juga diamini oleh KPI.

KPI juga tumben-tumbenan seiring dan sejalan dengan pemerintah. Anggota KPI Bimo Nugroho dengan gagah mengatakan KPI akan melarang Astro menyiarkan Liga Inggris jika tak membuka akses kepada publik, "Kami pernah melakukannya ketika melarang smackdown di televisi." Luar biasa nalar yang dikedepankan anggota KPI yang juga dosen pasca sarjana komunikasi UI ini, menyamakan sepakbola dengan smackdown.

Logika keblinger yang dipakai pemerintah dan KPI sesungguhnya menyedihkan sekaligus memalukan. Mau dibawa kemana negeri ini?