Weruh Sadurunge Winarah

Seorang teman rupanya membaca kemarahan saya dan mengemail seperti ini, “Boss Riza, jangan marah soal Liga Inggris. hadapi dengan tenang dan cari cara yang elegan agar Liga Inggris tetap tayang. Kita juga nonton Astro kok.” Saya menjawab sambil tersenyum, “Hehehe, marah cuma katarsis aja kok biar nggak darah tinggi. Thank you untuk dukungannya.”

Saya senang ada yang mengungkapkan kepeduliannya kepada saya. Sejujurnya saya yakin kok banyak yang peduli dan simpati dengan “kemarahan” saya. Apakah kejengkelan dan rasa murka itu justifiable tentu bukan saya yang harus menilai, anda semua lah yang lebih berhak.

Respon istri saya ketika saya beri tahu lewat sms bahwa saya bikin blog gara-gara kemarahan dan kejengkelan saya simpel saja “Aaah, jangan kambuh suka damprat pemerintah dong!....” Saya cuma senyum kecut ketika membaca sms itu. Saya tak mendamprat pemerintah, hanya jengkel, kesel, marah dan murka saja melihat logika yang dipakai.

Mereka-mereka itu punya hak untuk bersematkan Burung Garuda lho. Lambang negara itu bukan untuk main-main. Ada banyak harapan digantungkan kepada mereka yang memakai lambang negara kita ini di baju yang mereka kenakan.

Saya jengkel, kesel, marah dan murka ketika dalam sebuah jumpa pers sang pejabat ditanya mengapa program eksklusif di TV berbayar lain tak dipersoalkan dan jawabannya adalah ”Karena tak ada orang protes”. Luar biasa. Artinya kalau mau pemerintah “peduli” kita harus protes, tak peduli apakah protes itu ada dasarnya atau sekedar protes yang ngawur. Kasihan sekali tugas Bapak Polisi, semakin banyak orang protes dan demo agar diperhatikan pemerintah.

Ini benar-benar cara pandang ngawur yang luar biasa. Saya benar-benar ndak mudheng dengan logika seperti itu. Bukankah seharusnya pemerintah itu weruh sadurunge winarah. Jadi tanpa harus minta, apalagi protes, sudah memberi, sudah mengayomi, sudah melindungi karena sudah tahu sebelumnya apa yang diperlukan dan dibutuhkan rakyatnya?

TKI adalah Tenaga Kerja Intelektual

Awani KL berlokasi di annex gedung Bursa Malaysia. Annex tersebut tadinya hanya berisi perpustakaan bursa dan sangat sepi. Sekarang jadi lumayan ramailah karena keberadaan para jurnalis dan staf Awani.

Seperti laiknya sebuah kantor, Awani KL juga mempekerjakan cleaning service (out source). Semuanya adalah perempuan setengah baya.

Sehari-harinya para perempuan ini bercakap bahasa Melayu yg sangat fasih. Saya, Delvi Sinambela dan Irawan Ariestanto alias Aries awalnya mengira mereka orang Malaysia.

Suatu hari salah seorang dari mereka menyapa Aries menanyakan apakah sang video editor kita ini orang Indonesia. "Iya, selain saya ada dua lagi," jawab Aries

"Pekerjaannya apa?"

" Ya bantu-bantu teman-teman Malaysia lah menyiapkan channel Awani" kali ini Delvi yg menjawab

"Itu yg di dalam ruangan juga orang Indonesia?" Tanya si cleaning lady lagi sambil menunjuk ruangan dimana saya berkantor. Ruangan itu besar ada dua LCD 30 inch satu di meja tulis satu lagi di meja TV menempel didinding. Jauh lebih luas daripada ruangan saya di Jakarta.

"Iya itu boss saya" ujar Aries.

Si cleaning lady yang ternyata berasal dari Bawean setengah tak percaya, "Kok ada orang Indonesia yang jadi boss". Rupaya dia sempat melihat saya berbicara dihadapan rekan-rekan Awani KL

"Di sini tak ada TKI yang jadi tenaga ahli" tambahnya.

"Kami TKI juga lho" kata Delvi.

Tampak segurat senyum bangga dari TKI asal Bawean ini.

Minyak Goreng dan Liga Inggris

"Jangankan macam-macam urusan lain, ngurus minyak goreng saja enggak beres. Sudah ada subsidi Rp 325 miliar. Untuk mengantarkan uang itu kepada rakyat yang berhak saja, pemerintah ini belum menemukan bagaimana caranya," ujar Anggota Komisi VI DPR, Zulkifli Halim (Kompas 10/9/07 hal. 1).

Seruan di atas sepertinya memang tak masuk ke telinga pemerintah. Masalah minyak goreng plus naiknya sembako belum tertangani pemerintah malah menambah urusan. Dengan gagah demi membela “kepentingan rakyat” pemerintah mengadukan Astro ke KPPU. Urusannya? Sepakbola, Liga Inggris.

Pemerintah sekarang rupanya cukup “cerdas” dengan menyamakan Liga Inggris dengan Sembako, karena itu sepakbola sudah menjadi “hak publik” . Kalau logika pemerintah itu diikuti maka semua pertandingan bola di tanah air kita harusnya gratis karena publik punya hak untuk menonton bola. Nyatanya kan tidak begitu. Malah ketika pertandingan Piala Asia yang notabene menyangkut timnas Indonesia, harga tiketnya sangat mahal. Logika keblinger semacam ini sayangnya juga diamini oleh anggota Komisi Penyiaran Indonesia dan juga mantan anggota KPI.

Saya juga geram membaca pernyataan Freddy Tulung soal "commercial term dan non commercial term" (Baca Detik Sport-EPL segera kembali ke TV lokal). Si Freddy ini(pejabat DepKominfo dengan jabatan Sekretaris Ditjen SKDI) dengan seenak jidatnya mengartikan non commercial term sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Itu artinya kalau perundingan soal BPL dengan TV teresterial gagal Astro harus menjadi sinterklas membagikan BPL ke teresterial dengan harga semurah-murahnya kalau perlu jual rugi. Dia memang tak mengatakan persis seperti itu tapi saya bisa dan boleh menafsirkannya seperti yang saya tulis di atas.

Depkominfo juga mengeluarkan surat yang isinya memaksa Astro untuk segera memberikan "akses kepada publik" agar bisa menyaksikan BPL paling lambat 14 September. Sembari menunggu keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kalau Astro tak melaksanakan perintah itu siaran BPL harus dihentikan.

Ada beberapa catatan tentang surat ini; Pertama surat ini tak memakai dasar hukum apapun, kita bisa menafsirkannya sebagai perwujudan gaya pemerintahan yang fasis dan otoriter, persis Deppen selama Orde Baru. Jadi Depkominfo tak lebih dari Deppen yang berganti nama.

Catatan kedua adalah; Deppen, eh salah, DepKominfo sudah terkooptasi oleh kepentingan pesaing Astro yang gagal mendapatkan BPL. Apa urusannya pemerintah mengadukan Astro ke KPPU kalau bukan karena ditunggangi pesaing Astro? Lha wong Trans7 yang kalah bidding saja tak mengadu kok ini malah pemerintah yang kebakaran jenggot. Sikap ini juga diamini oleh KPI.

KPI juga tumben-tumbenan seiring dan sejalan dengan pemerintah. Anggota KPI Bimo Nugroho dengan gagah mengatakan KPI akan melarang Astro menyiarkan Liga Inggris jika tak membuka akses kepada publik, "Kami pernah melakukannya ketika melarang smackdown di televisi." Luar biasa nalar yang dikedepankan anggota KPI yang juga dosen pasca sarjana komunikasi UI ini, menyamakan sepakbola dengan smackdown.

Logika keblinger yang dipakai pemerintah dan KPI sesungguhnya menyedihkan sekaligus memalukan. Mau dibawa kemana negeri ini?